Penemuan beras plastik atau beras sintetis
di Bekasi baru-baru ini membuat masyarakat resah. Apalagi setelah
Pengujian laboratorium Sucofindo menunjukkan bahwa beras plastik
mengandung senyawa yang berbahaya jika masuk dalam tubuh, yaitu
Polyvinyl Chloride (PVC), Benzyl Butyl Phthalate (BBT), Bis 2-Ethylhexyl
Phthalate (DEHP), dan Diisononyl Phthalate (DNIP).
PVC merupakan salah satu bahan utama plastik. Bahan utama plastik lainnya adalah polystyrene atau styrofoam. Sementara,
BBT, DEHP, dan DNIP, merupakan plastiser yang diperlukan untuk
melembutkan bahan utama plastik yang umumnya keras dan kaku.(Kompas.com/22/05/2015).
Kandungan yang sama juga pernah ditemukan di krupuk dan gorengan.
Taktik tersebut biasanya dipakai supaya makanan terasa renyah.
(jpnn.com/22/05/2015). Kasus ini menunjukan bahwa Pemerintah kecolongan,
pasalnya beras plastik yang ditemukan diduga merupakan beras impor asal
China. Kasus ini semakin menambah berat beban rakyat, sudahlah harga
beras melangit pasca dinaikannya harga BBM, sekarang untuk memilih beras
yang layak dan sehat saja semakin sulit.
Tentu kita masih ingat, begitu jelas p
asangan Jokowi-JK merancang sembilan agenda prioritas utama jika kelak terpilih. Kesembilan agenda tersebut dikenal dengan Nawa Cita. Program tersebut digagas untuk menunjukan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Salah satunya mewujudkan kemadirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dengan menargetkan ketahanan pangan yang diwujudkan melalui swasembada pangan.
Namun, ditengah usaha mewujudkan swasembada pangan, Pemerintahan Jokowi justru digempur dengan melonjaknya harga beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dengan berlindung di balik argumentasi melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau oleh masyarakat, pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor. Namun, dengan ditemukannya kasus beras sintesis, menunjukan bahwa beras impor pun lepas dari pengawasan pemerintah, Padahal, beras merupakan komoditi pangan paling penting di Indonesia sehingga setiap gejolak harga beras sangat berdampak bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Maka perlu dipertanyakan “Kemana Nawacita swasembada dan kedaulatan pangan yang telah dicanangkan?”
Sungguh terlihat ketidakseriusan pemerintah dalam pembangunan sektor-sektor strategis pertanian, bahkan pemerintah lebih fokus untuk mengundang investor asing untuk masuk negeri ini dengan bebasnya, inilah salah satu ciri rezim neoliberal. Sistem ekonomi kapitalisme yang saat ini di terapkan justru semakin memperlebar neoliberalisme dan neokapitalisme. Hal ini juga menunjukkan keabaian negara dalam mengurusi urusan rakyatnya.
Ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi islam. Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam menyatakan pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa). Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang mana bila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan dapat menyebabkan goncangannya perekonomian, bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain.
Dalam Islam, Negara akan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan oleh rakyat, karena itu berpengaruh besar terhadap kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Bahkan akan mempengaruhi kemampuan, kekuatan dan stabilitas negara itu sendiri. Negara dengan pengelolaan SDA sesuai dengan aturan islam, yakni dikuasai penuh oleh Negara, bukan oleh swasta, akan digunakan untuk menjamin kemandirian untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dan pangan utama dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung pada impor. Sistem ini sudah terbukti selama 13 abad mampu menyejahterakan rakyatnya dan membangun peradaban emas diatasnya. Maka, sudah saatnya kita mencampakkan sistem kapitalisme neoliberal dan menggantinya dengan sistem islam dalam naungan Khilafah Islamiyah.
Idea Suciati, M.Kp
suciati.idea@gmail.com
Jatinangor Sumedang
Tentu kita masih ingat, begitu jelas p
asangan Jokowi-JK merancang sembilan agenda prioritas utama jika kelak terpilih. Kesembilan agenda tersebut dikenal dengan Nawa Cita. Program tersebut digagas untuk menunjukan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Salah satunya mewujudkan kemadirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dengan menargetkan ketahanan pangan yang diwujudkan melalui swasembada pangan.
Namun, ditengah usaha mewujudkan swasembada pangan, Pemerintahan Jokowi justru digempur dengan melonjaknya harga beras yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dengan berlindung di balik argumentasi melindungi kepentingan rakyat agar harga beras dapat dijangkau oleh masyarakat, pemerintah selalu berpikir instan, yakni impor. Namun, dengan ditemukannya kasus beras sintesis, menunjukan bahwa beras impor pun lepas dari pengawasan pemerintah, Padahal, beras merupakan komoditi pangan paling penting di Indonesia sehingga setiap gejolak harga beras sangat berdampak bagi pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Maka perlu dipertanyakan “Kemana Nawacita swasembada dan kedaulatan pangan yang telah dicanangkan?”
Sungguh terlihat ketidakseriusan pemerintah dalam pembangunan sektor-sektor strategis pertanian, bahkan pemerintah lebih fokus untuk mengundang investor asing untuk masuk negeri ini dengan bebasnya, inilah salah satu ciri rezim neoliberal. Sistem ekonomi kapitalisme yang saat ini di terapkan justru semakin memperlebar neoliberalisme dan neokapitalisme. Hal ini juga menunjukkan keabaian negara dalam mengurusi urusan rakyatnya.
Ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi islam. Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam menyatakan pertanian merupakan salah satu sumber primer ekonomi di samping perindustrian, perdagangan, dan tenaga manusia (jasa). Dengan demikian pertanian merupakan salah satu pilar ekonomi yang mana bila permasalahan pertanian tidak dapat dipecahkan dapat menyebabkan goncangannya perekonomian, bahkan akan membuat suatu negara menjadi lemah dan berada dalam ketergantungan pada negara lain.
Dalam Islam, Negara akan memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan oleh rakyat, karena itu berpengaruh besar terhadap kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Bahkan akan mempengaruhi kemampuan, kekuatan dan stabilitas negara itu sendiri. Negara dengan pengelolaan SDA sesuai dengan aturan islam, yakni dikuasai penuh oleh Negara, bukan oleh swasta, akan digunakan untuk menjamin kemandirian untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dan pangan utama dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung pada impor. Sistem ini sudah terbukti selama 13 abad mampu menyejahterakan rakyatnya dan membangun peradaban emas diatasnya. Maka, sudah saatnya kita mencampakkan sistem kapitalisme neoliberal dan menggantinya dengan sistem islam dalam naungan Khilafah Islamiyah.
Idea Suciati, M.Kp
suciati.idea@gmail.com
Jatinangor Sumedang
0 komentar:
Posting Komentar